PERAN INTELEKTUAL DALAM MODEL TRIPLE HELIX
PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF
ABSTRAK
Kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian nasional selama tahun 2002-2008 secara rata-rata terus mengalami peningkatan baik kontribusi terhadap PDB, ketenagakerjaan, perdagangan internasional, maupun aktifitas perusahaan. Dalam model pengembangan industri kreatif terdapat tiga aktor utama yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, yaitu intelektual, bisnis dan pemerintah yang disebut sebagai Triple Helix. Faktanya, perguruan tinggi sebagai institusi utama penghasil kaum intelektual ternyata belum maksimal dalam memainkan peranannya, sehingga Indonesia kekurangan sumber daya manusia kreatif yang menjadi pondasi utama industri kreatif.
Kurikulum yang hanya berorientasi pada pembentukan kecerdasan kognitif semata dan mengabaikan bentuk-bentuk kecerdasan lainnya, lemahnya budaya riset untuk menghasilkan kreatifitas dan inovasi bernilai ekonomi tinggi yang berujung pada komersialisasi hasil riset tersebut dan terbatasnya pendidikan kewirausahaan menyebabkan perguruan tinggi hanya menghasilkan lulusan-lulusan yang inkompeten dan berwatak pencari-kerja. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang lebih komprehensif oleh masing-masing pihak agar tercipta sebuah kolaborasi yang lebih sinergis dan saling menguntungkan antara ketiga aktor utama tersebut sehingga masing-masing pihak bisa lebih meningkatkan perannya sebagai penggerak utama industri kreatif di Indonesia.
Berdasarkan hasil Studi Industri Kreatif yang dilakukan oleh Tim Indonesia Design Power dan data-data dari hasil riset oleh peneliti lainnya makalah ini membahas dan menganalisa peran intelektual dalam model pengembangan industri kreatif di Indonesia dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi melalui model Triple Helix pengembangan industri kreatif.
Kata Kunci: intelektual, Triple Helix, industri kreatif.
Minggu, 21 November 2010
Senin, 08 November 2010
THE UNIVERSITY AND THE CREATIVE ECONOMY
A Review of A Paper by Richard Florida, Gary Gates, Brian Knudsen, and Kevin Stolarick (3)
THE UNIVERSITY AND THE CREATIVE ECONOMY
Dalam makalah ini Florida dan koleganya, menjelaskan secara lebih dalam dan lebih spesifik lagi mengenai peran penting universitas dalam ekonomi kreatif melalui lensa 3T pembangunan ekonomi, yaitu teknologi, talenta dan toleransi.
Untuk memperkuat argumennya dalam makalah ini Florida mengelaborasi beberapa hasil studi dan riset yang dilakukan oleh peneliti dan ekonom lainnya dengan indeks kreatifitas, trend transfer teknologi, pendirian perusahaan, brain drain/gain index dan toleransi.
Dalam hal teknologi, universitas memainkan peranan penting untuk transfer teknologi, riset dan pengembangan dan penemuan-penemuan ilmiah baru yang kemudian diikuti oleh pendirian perusahaan baru dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeringkatan Riset dan Pengembangan Per Kapita seluruh universitas di Amerika Serikat yang dirancang oleh Florida bersama para koleganya di mana kemampuan sebuah wilayah untuk mengadopsi penemuan teknologi baru yang dihasilkan oleh universitas juga berperan penting, ini menyebabkan seringnya penemuan teknologi baru oleh sebuah universitas justru dimanfaatkan oleh wilayah lain yang berada di luar wilayah tempat universitas itu berada.
Sebagaimana argumen Ekonom pemenang hadiah Nobel, Robert Lucas bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari kluster orang-orang bertalenta. Edward Glaesar, seperti dikutip Florida dalam makalah ini, menemukan hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan modal manusia, dia menunjukan bahwa di mana perusahaan berlokasi bukan untuk mendekati pelanggan atau pemasok untuk meraih keunggulan -sebagaimana argumentasi kebanyakan ekonom- tetapi mereka berlokasi di mana ada konsentrasi para pekerja bertalenta untuk meraih keunggulan. Lebih jauh lagi hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Spencer Glendon yang menunjukkan bahwa universitas berkontribusi terhadap perekonomian melalui peningkatan modal manusia daripada melalui riset dan pengembangan.
Melalui Brain Drain/Gain Index Florida menjelaskan bahwa orang-orang bertalenta adalah orang-orang dengan mobilitas yang sangat tinggi, untuk itu penting bagi kita untuk memahami aliran bukan stok orang-orang bertalenta ini. Sementara universitas dan wilayah tertentu mengekspor orang-orang bertalentanya, yang lain justru mengimpornya dari wilayah dan universitas lain. Sehingga hanya universitas dan wilayah yang paling mampu menarik orang-orang bertalenta ini untuk studi dan tinggal di wilayahnyalah yang paling bisa memetik manfaat secara ekonomis dan sosial secara keseluruhan daripada universitas dan wilayah lainnya.
Yang tidak kalah pentingya yaitu T ketiga, toleransi. Maksudnya adalah keterbukaan terhadap orang-orang dan ide-ide baru di mana bukan hanya kehadiran mereka saja yang dihargai tetapi juga menganggap mereka sebagai bagian dari komunitas yang inklusif. Toleransi berkorelasi dengan jumlah mahasiswa yang ada di universitas, semakin terbuka dan toleran suatu universitas maka akan semakin banyak orang dari beragam status sosial, orientasi seksual, ras dan agama berbeda yang ada di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari ukuran korelasi toleransi dan universitas yang terdiri dari Indeks Toleransi, Indeks Titik-Temu, Indeks Gay dan Lesbian, Indeks Bohemian dan Indeks Integrasi yang dirancang oleh Florida dan Koleganya.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas mengenai korelasi antara universitas dan kreatifitas wilayah, Florida mengembangkan Universitas-Kreatifitas Indeks (UCI) yang mengkombinasikan ukuran konsentrasi mahasiswa dengan hasil kerja kelas kreatif di wilayah tersebut. Dari Indeks ini Florida memproyeksikan bahwa masa depan wilayah yang mempunyai konsentrasi mahasiswa dan kelas kreatif akan memperoleh keuntungan dengan bekerja sama dengan wilayah lain yang mempunyai konsentrasi pusat komersial dan industri dengan skala dan ukuran yang sudah mapan sebagai peninggalan era industri manufaktur.
Di akhir makalahnya Florida menyimpulkan bahwa untuk menjadi kontributor yang berdampak luas pada kreatifitas regional, inovasi dan pertumbuhan ekonomi, maka universitas-universitas harus mengintegrasikan diri ke dalam ekosistem kreatif yang lebih luas. Universitas dan Kota harus bekerja sama untuk meningkatkan talenta, teknologi dan toleransi agar mampu menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan dan meningatkatkan standar hidup masyarakatnya.
Paper lengkapnya bisa di download di:
http://www.creativeclass.com/article_library/category.php?catId=53
THE UNIVERSITY AND THE CREATIVE ECONOMY
Dalam makalah ini Florida dan koleganya, menjelaskan secara lebih dalam dan lebih spesifik lagi mengenai peran penting universitas dalam ekonomi kreatif melalui lensa 3T pembangunan ekonomi, yaitu teknologi, talenta dan toleransi.
Untuk memperkuat argumennya dalam makalah ini Florida mengelaborasi beberapa hasil studi dan riset yang dilakukan oleh peneliti dan ekonom lainnya dengan indeks kreatifitas, trend transfer teknologi, pendirian perusahaan, brain drain/gain index dan toleransi.
Dalam hal teknologi, universitas memainkan peranan penting untuk transfer teknologi, riset dan pengembangan dan penemuan-penemuan ilmiah baru yang kemudian diikuti oleh pendirian perusahaan baru dan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeringkatan Riset dan Pengembangan Per Kapita seluruh universitas di Amerika Serikat yang dirancang oleh Florida bersama para koleganya di mana kemampuan sebuah wilayah untuk mengadopsi penemuan teknologi baru yang dihasilkan oleh universitas juga berperan penting, ini menyebabkan seringnya penemuan teknologi baru oleh sebuah universitas justru dimanfaatkan oleh wilayah lain yang berada di luar wilayah tempat universitas itu berada.
Sebagaimana argumen Ekonom pemenang hadiah Nobel, Robert Lucas bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari kluster orang-orang bertalenta. Edward Glaesar, seperti dikutip Florida dalam makalah ini, menemukan hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan modal manusia, dia menunjukan bahwa di mana perusahaan berlokasi bukan untuk mendekati pelanggan atau pemasok untuk meraih keunggulan -sebagaimana argumentasi kebanyakan ekonom- tetapi mereka berlokasi di mana ada konsentrasi para pekerja bertalenta untuk meraih keunggulan. Lebih jauh lagi hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Spencer Glendon yang menunjukkan bahwa universitas berkontribusi terhadap perekonomian melalui peningkatan modal manusia daripada melalui riset dan pengembangan.
Melalui Brain Drain/Gain Index Florida menjelaskan bahwa orang-orang bertalenta adalah orang-orang dengan mobilitas yang sangat tinggi, untuk itu penting bagi kita untuk memahami aliran bukan stok orang-orang bertalenta ini. Sementara universitas dan wilayah tertentu mengekspor orang-orang bertalentanya, yang lain justru mengimpornya dari wilayah dan universitas lain. Sehingga hanya universitas dan wilayah yang paling mampu menarik orang-orang bertalenta ini untuk studi dan tinggal di wilayahnyalah yang paling bisa memetik manfaat secara ekonomis dan sosial secara keseluruhan daripada universitas dan wilayah lainnya.
Yang tidak kalah pentingya yaitu T ketiga, toleransi. Maksudnya adalah keterbukaan terhadap orang-orang dan ide-ide baru di mana bukan hanya kehadiran mereka saja yang dihargai tetapi juga menganggap mereka sebagai bagian dari komunitas yang inklusif. Toleransi berkorelasi dengan jumlah mahasiswa yang ada di universitas, semakin terbuka dan toleran suatu universitas maka akan semakin banyak orang dari beragam status sosial, orientasi seksual, ras dan agama berbeda yang ada di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari ukuran korelasi toleransi dan universitas yang terdiri dari Indeks Toleransi, Indeks Titik-Temu, Indeks Gay dan Lesbian, Indeks Bohemian dan Indeks Integrasi yang dirancang oleh Florida dan Koleganya.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas mengenai korelasi antara universitas dan kreatifitas wilayah, Florida mengembangkan Universitas-Kreatifitas Indeks (UCI) yang mengkombinasikan ukuran konsentrasi mahasiswa dengan hasil kerja kelas kreatif di wilayah tersebut. Dari Indeks ini Florida memproyeksikan bahwa masa depan wilayah yang mempunyai konsentrasi mahasiswa dan kelas kreatif akan memperoleh keuntungan dengan bekerja sama dengan wilayah lain yang mempunyai konsentrasi pusat komersial dan industri dengan skala dan ukuran yang sudah mapan sebagai peninggalan era industri manufaktur.
Di akhir makalahnya Florida menyimpulkan bahwa untuk menjadi kontributor yang berdampak luas pada kreatifitas regional, inovasi dan pertumbuhan ekonomi, maka universitas-universitas harus mengintegrasikan diri ke dalam ekosistem kreatif yang lebih luas. Universitas dan Kota harus bekerja sama untuk meningkatkan talenta, teknologi dan toleransi agar mampu menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan dan meningatkatkan standar hidup masyarakatnya.
Paper lengkapnya bisa di download di:
http://www.creativeclass.com/article_library/category.php?catId=53
THE ROLE OF THE UNIVERSITY: LEVERAGING TALENT, NOT TECHNOLOGY
A Review of A Paper by Richard Florida (2)
THE ROLE OF THE UNIVERSITY:
LEVERAGING TALENT, NOT TECHNOLOGY
Dalam makalah ini, sekali lagi Florida menekankan pentingnya talenta daripada teknologi, di mana seharusnya universitas lebih fokus untuk meningkatkan talenta para mahasiswanya di samping terus meningkatkan teknologi sebagai enabler.
Paradigma lama era revolusi industri di mana universitas-universitas berlomba-lomba mendekatkan diri ke pusat industri layak dipertanyakan, karena pasar tenaga kerja berbasis pengetahuan berbeda dengan pasar tenaga pada umumnya di mana mereka lebih suka berada di sekitar lingkungan yang juga di penuhi orang-orang bertalenta seperti mereka.
Menurutnya, meskipun tidak ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong join riset, akan tetapi pandangan seperti ini kehilangan gambaran keseluruhan yang lebih besar, yaitu peran penting universitas sebagai sumber utama penciptaan kreasi dan talenta sebuah negara. Orang-orang bertalenta adalah sumber paling utama untuk ekonomi apapun, khususnya untuk ekonomi berbasis pengetahuan yang sekarang sedang berkembang pesat.
Hal yang jauh lebih signifikan dan krusial untuk dilakukan adalah meningkatkan daya serap lingkungan sekitar terhadap inovasi dan kreatifitas yang dihasilkan oleh universitas. Oleh karena itu mereka-para pembuat kebijakan-harus memperkuat kemampuan universitas untuk menarik sebanyak mungkin orang-orang bertalenta dari seluruh dunia. Dengan menarik orang-orang bertalenta secara acak dan mempublikasikan hasil kreasi dan inovasi mereka secara luas universitas akan memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap perekonomian lokal maupun nasional.
Universitas, bagaimanapun seperti halnya institusi lainnya membutuhkan pendanaan untuk meraih tujuan-tujuannya. Ada kecenderungan dasar antara mencapai misi universitas dan kebutuhan untuk meraih pendanaan di mana pendanaan dari perusahaan cenderung menimbulkan campur tangan berlebihan dan pembatasan terhadap publikasi ilmiah yang eksesif dengan dalih kewirausahaan akademis. Akan tetapi hal ini bukanlah fenomena baru, berdasarkan hasil riset yang di lakukan oleh Carnegie Melon University bahwa kecenderungan ini sudah dimulai sejak perang dunia ke dunia yang mengakibatkan riset-riset yang dihasilkan hanya demi melayani kepentingan perusahaan pendonor semata dan tidak berdampak secara luas terhadap perekonomian seperti diindikasikan oleh beberapa kasus yang melibatkan universitas-universitas besar dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kimia dan permesinan.
Seperti dalam makalah sebelumnya, Florida berkesimpulan bahwa apabila negara atau pemerintah daerah serius ingin menjaga pertumbuhan ekonomi di era pengetahuan ini, maka mereka harus melakukan upaya serius lebih dari sekadar mempermudah komersialisasi hasil riset universitas tetapi juga harus berupaya membangun infrastruktur yang lebih kondusif untuk menarik talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia.
Paper lengkapnya bisa di download di:
http://www.creativeclass.com/article_library/category.php?catId=53
THE ROLE OF THE UNIVERSITY:
LEVERAGING TALENT, NOT TECHNOLOGY
Dalam makalah ini, sekali lagi Florida menekankan pentingnya talenta daripada teknologi, di mana seharusnya universitas lebih fokus untuk meningkatkan talenta para mahasiswanya di samping terus meningkatkan teknologi sebagai enabler.
Paradigma lama era revolusi industri di mana universitas-universitas berlomba-lomba mendekatkan diri ke pusat industri layak dipertanyakan, karena pasar tenaga kerja berbasis pengetahuan berbeda dengan pasar tenaga pada umumnya di mana mereka lebih suka berada di sekitar lingkungan yang juga di penuhi orang-orang bertalenta seperti mereka.
Menurutnya, meskipun tidak ada yang salah dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong join riset, akan tetapi pandangan seperti ini kehilangan gambaran keseluruhan yang lebih besar, yaitu peran penting universitas sebagai sumber utama penciptaan kreasi dan talenta sebuah negara. Orang-orang bertalenta adalah sumber paling utama untuk ekonomi apapun, khususnya untuk ekonomi berbasis pengetahuan yang sekarang sedang berkembang pesat.
Hal yang jauh lebih signifikan dan krusial untuk dilakukan adalah meningkatkan daya serap lingkungan sekitar terhadap inovasi dan kreatifitas yang dihasilkan oleh universitas. Oleh karena itu mereka-para pembuat kebijakan-harus memperkuat kemampuan universitas untuk menarik sebanyak mungkin orang-orang bertalenta dari seluruh dunia. Dengan menarik orang-orang bertalenta secara acak dan mempublikasikan hasil kreasi dan inovasi mereka secara luas universitas akan memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap perekonomian lokal maupun nasional.
Universitas, bagaimanapun seperti halnya institusi lainnya membutuhkan pendanaan untuk meraih tujuan-tujuannya. Ada kecenderungan dasar antara mencapai misi universitas dan kebutuhan untuk meraih pendanaan di mana pendanaan dari perusahaan cenderung menimbulkan campur tangan berlebihan dan pembatasan terhadap publikasi ilmiah yang eksesif dengan dalih kewirausahaan akademis. Akan tetapi hal ini bukanlah fenomena baru, berdasarkan hasil riset yang di lakukan oleh Carnegie Melon University bahwa kecenderungan ini sudah dimulai sejak perang dunia ke dunia yang mengakibatkan riset-riset yang dihasilkan hanya demi melayani kepentingan perusahaan pendonor semata dan tidak berdampak secara luas terhadap perekonomian seperti diindikasikan oleh beberapa kasus yang melibatkan universitas-universitas besar dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kimia dan permesinan.
Seperti dalam makalah sebelumnya, Florida berkesimpulan bahwa apabila negara atau pemerintah daerah serius ingin menjaga pertumbuhan ekonomi di era pengetahuan ini, maka mereka harus melakukan upaya serius lebih dari sekadar mempermudah komersialisasi hasil riset universitas tetapi juga harus berupaya membangun infrastruktur yang lebih kondusif untuk menarik talenta-talenta terbaik dari seluruh dunia.
Paper lengkapnya bisa di download di:
http://www.creativeclass.com/article_library/category.php?catId=53
ENGINE OR INFRASTRUCTURE? THE UNIVERSITY ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT
A Review of A Paper by Richard Florida (1)
ENGINE OR INFRASTRUCTURE?
THE UNIVERSITY ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Dalam makalah ini, Richard Florida mengkritik paradigma lama yang hanya menganggap universitas sekadar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Padahal menurut penelitiannya dan beberapa koleganya, era ekonomi berbasis pengetahuan saat ini di mana pengetahuan menggantikan sumber daya alam dan industri padat modal sebagai sumber utama penciptaan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi telah membuat peran universitas lebih penting dari sebelumnya, yaitu sebagai kolektor talenta yang mampu menarik orang-orang bertalenta paling kreatif dan inovatif dari seluruh dunia sehingga mampu menarik perusahaan-perusahan lama atau baru untuk beroperasi di sekitar universitas tersebut.
Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan ekonom sebelumnya yang juga dikutip dalam makalah ini, Florida berkesimpulan bahwa kebanyakan para pebisnis, ekonom, peneliti, akademisi dan politisi berpandangan terlalu mekanistik dan simplistik tentang peran universitas dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari hasil studi dan penelitian yang menunjukan bahwa hubungan yang terlalu erat antara universitas dan industri telah menimbulkan banyak permasalahan; misalnya, proporsi pendanaan oleh perusahaan yang lebih besar daripada pendanaan dari universitas itu sendiri atau bahkan lebih besar dari pendanaan yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan riset dan pengembangan di universitas menyebabkan universitas semakin berorientasi kepada penelitian aplikatif yang cenderung lebih komersil dan bersifat jangka pendek daripada penelitian dasar yang memang cenderung kurang komersil tetapi bersifat lebih jangka panjang.
Di samping itu hal tersebut juga menyebabkan campur tangan yang berlebihan dari perusahaan, misalnya penundaan atau bahkan pelarangan publikasi hasil riset oleh universitas yang berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga masayarakat luas dengan alasan merugikan perusahaan apabila dipublikasikan secara luas sehingga bisa dikembangkan juga oleh perusahaan kompetitor.
Di akhir makalahnya, Florida menyimpulkan bahwa apabila pemerintah baik pusat maupun daerah ingin secara serius membangun kapasitas untuk bisa sukses atau sekadar bisa bertahan hidup dalam perekonomian berbasis pengetahuan dan di era kreatif ini, mereka harus keluar dari pandangan sempit tentang peran universitas hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tetapi lebih dari itu sebagai institusi sosial dan ekonomis kompleks yang berperan penting terhadap perekonomian lokal dan nasional. Selain itu mereka juga harus membuat infrastruktur ini-universitas-baik di dalam maupun di sekitarnya menjadi lebih atraktif dan kondusif untuk menarik orang-orang bertalenta.
Paper lengkapnya bisa di download di:
http://www.creativeclass.com/article_library/category.php?catId=53
ENGINE OR INFRASTRUCTURE?
THE UNIVERSITY ROLE IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Dalam makalah ini, Richard Florida mengkritik paradigma lama yang hanya menganggap universitas sekadar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Padahal menurut penelitiannya dan beberapa koleganya, era ekonomi berbasis pengetahuan saat ini di mana pengetahuan menggantikan sumber daya alam dan industri padat modal sebagai sumber utama penciptaan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi telah membuat peran universitas lebih penting dari sebelumnya, yaitu sebagai kolektor talenta yang mampu menarik orang-orang bertalenta paling kreatif dan inovatif dari seluruh dunia sehingga mampu menarik perusahaan-perusahan lama atau baru untuk beroperasi di sekitar universitas tersebut.
Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan ekonom sebelumnya yang juga dikutip dalam makalah ini, Florida berkesimpulan bahwa kebanyakan para pebisnis, ekonom, peneliti, akademisi dan politisi berpandangan terlalu mekanistik dan simplistik tentang peran universitas dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari hasil studi dan penelitian yang menunjukan bahwa hubungan yang terlalu erat antara universitas dan industri telah menimbulkan banyak permasalahan; misalnya, proporsi pendanaan oleh perusahaan yang lebih besar daripada pendanaan dari universitas itu sendiri atau bahkan lebih besar dari pendanaan yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan riset dan pengembangan di universitas menyebabkan universitas semakin berorientasi kepada penelitian aplikatif yang cenderung lebih komersil dan bersifat jangka pendek daripada penelitian dasar yang memang cenderung kurang komersil tetapi bersifat lebih jangka panjang.
Di samping itu hal tersebut juga menyebabkan campur tangan yang berlebihan dari perusahaan, misalnya penundaan atau bahkan pelarangan publikasi hasil riset oleh universitas yang berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga masayarakat luas dengan alasan merugikan perusahaan apabila dipublikasikan secara luas sehingga bisa dikembangkan juga oleh perusahaan kompetitor.
Di akhir makalahnya, Florida menyimpulkan bahwa apabila pemerintah baik pusat maupun daerah ingin secara serius membangun kapasitas untuk bisa sukses atau sekadar bisa bertahan hidup dalam perekonomian berbasis pengetahuan dan di era kreatif ini, mereka harus keluar dari pandangan sempit tentang peran universitas hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tetapi lebih dari itu sebagai institusi sosial dan ekonomis kompleks yang berperan penting terhadap perekonomian lokal dan nasional. Selain itu mereka juga harus membuat infrastruktur ini-universitas-baik di dalam maupun di sekitarnya menjadi lebih atraktif dan kondusif untuk menarik orang-orang bertalenta.
Paper lengkapnya bisa di download di:
http://www.creativeclass.com/article_library/category.php?catId=53
Kamis, 21 Oktober 2010
TULISAN 2 ETIKA BISNIS
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Kata-kata "Perlindungan Konsumen" bukan lagi merupakan istilah atau kata baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun telah diundangkan sejak tahun 1999 di bawah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut pun telah diberlakukan sejak tanggal diundangkannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah berdiri jauh sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibidani dan dilahirkan. Namun demikian perlindungan konsumen di Indonesia masih jauh dari pengharapan.
Tulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman lagi bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia mengenai pentingnya perlindungan konsumen bagi semua, tidak hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha, karena eksistensi atau keberadaan perlindungan konsumen yang baik akan menciptakan sustainability bagi pelaku usaha untuk jangka waktu yang panjang.
KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
Yang disebut dengan konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ".
"Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang int adalah konsumen akhir".
Dalam Blakcs Law Dictionary edisi 6 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "Consumer in economics, is an individual who buys goods and services for personal use rather than for manufacture. It has been said that the consumer is the last person to whom property passes in the course of ownership and that this is the test of a retail transaction ".
Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang konsumen adalah pengguna akhir dan suatu barang dan atau jasa, dengan tidak perlu memperhatikan apakah konsumen ini adalah pembeli barang dan atau jasa yang dipergunakan olehnya tersebut. Jika konsumen ini adalah pembeli barang dan atau jasa, maka dapat dipastikan bahwa konsumen adalah orang yang terakhir kali melakukan pembelian barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya mempergunakannya untuk keperluannya pribadi maupun keluarganya.
Selanjutnya yang dinamakan dengan Pelaku Usaha adalah "setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".
PERLINDUNGAN KONSUMEN (DI INDONESIA)
Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen . Dalam Black s Law Didtionary edisi 6 dikatakan bahwa "Consumer protection refers to laws designed to aid retail consumers of goods and services that have been improperly manufactured, delivered, performed, handled, or described. Such laws provide the retail consumer with additional protections and remedies not generally provided to merchant and others who engaged in business transactions, on the premise that consumers do not enjoy an arms-length" bargaining position with respect to the businessmen with whom they deal and therefore should not be strictly limited by the legal rules that govern recovery for damages among businessmen."
Jadi perlindungan konsumen ini adalah suatu upaya (dalam lapangan hukum) yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk menggunakan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu, hingga akibat yang terjadi setelah barang dan jasa tersebut dipergunakan oleh konsumen. Yang disebut terdahulu, yaitu upaya perlindungan pada saat konsumen tersebut mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa disebut upaya preventif; sedangkan upaya selanjutnya disebut dengan upaya kuratif.
Konsumen dilindungi dari setiap tindakan atau perbuatan dari produsen barang dan atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang dan jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha.Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan priventlf dan perlindungan kuratif Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.
Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.
PENUTUP
Demikianlah kiranya uraian sekilas mengenai makna konsumen dan pelaku usaha serta konsep perlindungan paling mendasar bagi konsumen, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.
PENDAHULUAN
Kata-kata "Perlindungan Konsumen" bukan lagi merupakan istilah atau kata baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun telah diundangkan sejak tahun 1999 di bawah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut pun telah diberlakukan sejak tanggal diundangkannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah berdiri jauh sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibidani dan dilahirkan. Namun demikian perlindungan konsumen di Indonesia masih jauh dari pengharapan.
Tulisan ini dibuat untuk memberikan pemahaman lagi bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia mengenai pentingnya perlindungan konsumen bagi semua, tidak hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha, karena eksistensi atau keberadaan perlindungan konsumen yang baik akan menciptakan sustainability bagi pelaku usaha untuk jangka waktu yang panjang.
KONSUMEN DAN PELAKU USAHA
Yang disebut dengan konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ".
"Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang int adalah konsumen akhir".
Dalam Blakcs Law Dictionary edisi 6 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "Consumer in economics, is an individual who buys goods and services for personal use rather than for manufacture. It has been said that the consumer is the last person to whom property passes in the course of ownership and that this is the test of a retail transaction ".
Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seorang konsumen adalah pengguna akhir dan suatu barang dan atau jasa, dengan tidak perlu memperhatikan apakah konsumen ini adalah pembeli barang dan atau jasa yang dipergunakan olehnya tersebut. Jika konsumen ini adalah pembeli barang dan atau jasa, maka dapat dipastikan bahwa konsumen adalah orang yang terakhir kali melakukan pembelian barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya mempergunakannya untuk keperluannya pribadi maupun keluarganya.
Selanjutnya yang dinamakan dengan Pelaku Usaha adalah "setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".
PERLINDUNGAN KONSUMEN (DI INDONESIA)
Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen . Dalam Black s Law Didtionary edisi 6 dikatakan bahwa "Consumer protection refers to laws designed to aid retail consumers of goods and services that have been improperly manufactured, delivered, performed, handled, or described. Such laws provide the retail consumer with additional protections and remedies not generally provided to merchant and others who engaged in business transactions, on the premise that consumers do not enjoy an arms-length" bargaining position with respect to the businessmen with whom they deal and therefore should not be strictly limited by the legal rules that govern recovery for damages among businessmen."
Jadi perlindungan konsumen ini adalah suatu upaya (dalam lapangan hukum) yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk menggunakan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu, hingga akibat yang terjadi setelah barang dan jasa tersebut dipergunakan oleh konsumen. Yang disebut terdahulu, yaitu upaya perlindungan pada saat konsumen tersebut mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa disebut upaya preventif; sedangkan upaya selanjutnya disebut dengan upaya kuratif.
Konsumen dilindungi dari setiap tindakan atau perbuatan dari produsen barang dan atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang dan jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha.Ada dua jenis perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu perlindungan priventlf dan perlindungan kuratif Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk membeli, atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu tersebut.
Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen belum tentu dan tidak perlu serta tidak boleh dipersamakan dengan pembeli barang dan atau jasa, meskipun pada umumnya konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.
PENUTUP
Demikianlah kiranya uraian sekilas mengenai makna konsumen dan pelaku usaha serta konsep perlindungan paling mendasar bagi konsumen, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.
Konsumerisme
Pemaknaan istilah konsumtivisme dan konsumerisme jelas berbeda, sama hal orang menilai apa itu emas dan kuningan, tetapi kerap kali konsumtivisme di-sama-arti-kan dengan konsumerisme. Kedua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda maknanya. Dari kedua arti kata-kata tersebut jelas bahwa konsumerisme justru yang harus digalakkan dan konsumtivisme yang harus dijauhi.
Konsumtivisme merupakan paham untuk hidup secara konsumtif, sehingga orang yang konsumtif dapat dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ketika membeli barang melainkan mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang tersebut. Oleh karena itu, arti kata konsumtif (consumtive) adalah boros atau perilaku yang boros, yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Dalam artian luas konsumtif adalah perilaku berkonsumsi yang boros dan berlebihan, yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah.
Sedangkan konsumerisme itu sendiri merupakan gerakan konsumen (consumer movement) yang mempertanyakan kembali dampak-dampak aktivitas pasar bagi konsumen (akhir). Dalam pengertian lebih luas, istilah konsumerisme, dapat diartikan sebagai gerakan yang memperjuangkan kedudukan yang seimbang antara konsumen, pelaku usaha dan negara dan gerakan tidak sekadar hanya melingkupi isu kehidupan sehari-hari mengenai produk harga naik atau kualitas buruk, termasuk hak asasi manusia berikut dampaknya bagi konsumer. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia kontemporer (Peter Salim, 1996), arti konsumerisme (consumerism) adalah cara melindungi publik dengan memberitahukan kepada mereka tentang barang-barang yang berkualitas buruk, tidak aman dipakai dan sebagainya. Selain itu, arti kata ini adalah pemakaian barang dan jasa. Bila kita telesuri makna kata konsumtivisme maupun konsumerisme bukan sesuatu hal yang baru. Sebab pada dasarnya -isme yang satu ini ternyata sudah lama ada dan sejak awal telah mengakar kuat di dalam kemanusiaan kita (our humanity). Hal ini bisa kita lihat dari ekspresinya yang paling primitif hingga yang paling mutakhir di jaman modern ini. Tendensi yang ada dalam diri manusia untuk selalu tak pernah puas (never-ending-discontentment) ”mau ini-mau itu” dengan hal-hal yang telah mereka miliki, ditambah dengan dorongan kuat ambisi pribadi dan semangat kompetisi untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada tetangga sebelah membuat pola hidup konsumerisme (dibaca : konsumtivisme) semakin subur dan berkembang amat cepat saja.
Masyarakat Konsumer
Dalam ranah masyarakat konsumer hasrat direproduksi lewat ide-ide yang terbentuk lewat proses sosial. Baudrillard misalnya melihat bahwa struktur nilai yang tercipta secara diskursif menentukan kehadiran hasrat. Struktur nilai dalam realitas masyarakat konsumer ini menurutnya mengejawantah dalam kode-kode. Produksi tidak lagi menciptakan materi sebagai objek eksternal, produksi menciptakan materi sebagai kode-kode yang menstimulasi kebutuhan atau hasrat sebagai objek internal konsumsi. Dalam nalar Freudian hasrat untuk mengonsumsi secara mendasar adalah sesuatu yang bersifat instingtual. Ia berada dalam fase pertama perkembangan struktur psikis manusia: yaitu id. Pada fase id ini semua tindakan mengacu atau didasari oleh prinsip kesenangan-kesenangan yang bersifat spontan. Adalah jelas bahwa tindakan untuk mencapai kepuasan dan kesenangan spontan ini dalam fase id bersifat irasional. Mengonsumsi pada awalnya terkait dengan tindakan menggapai kepuasan secara irasional, spontan dan temporal - fase id struktur psikis manusia.
Haruki Murakami seorang penulis Jepang yang paling berhasil menangkap kombinasi unik antara konsumerisme (dibaca : konsumtivisme) yang akut sekaligus kekosongan spiritual yang telah menjadi karakteristik kehidupan masyarakat Jepang selama 25 tahun terakhir. Lahir pada tahun 1949 di Kyoto dan dibesarkan di Kobe dalam keluarga yang berlatar belakang pendidikan, Murakami muda hidup sebagaimana kaum muda Jepang lainnya yang tergila-gila dengan kebudayaan Barat. Pada akhir tahun 1970-an, ia menerbitkan beberapa novelnya, seperti Pinball 1973 dan Norwegian Wood. Tokoh-tokoh utama dalam novel-novel tersebut secara gamblang digambarkan mengarungi kehidupan tanpa tujuan dalam tatanan masyarakat Jepang baru seusai Perang Dunia II, setara dengan kehidupan Holden Caulfield. Disajikan dalam gaya liris (walaupun kerap tidak berdampak apapun), cerita dalam novel-novel-nya menyorot kehidupan orang Jepang secara obsesif: seks bebas; musik, film, dan budaya pop Barat lainnya sebagai kiblat; dan kerap hanyut dalam nostalgia. Ia menjadi sasaran serangan para intelektual Jepang dengan cara dan dengan alasan yang hampir sama seperti yang dialami Brett Ellis dan Jay McInerney di Amerika selama tahun 1980-an. Para intelektual Jepang menyalahkan Murakami atas “pesan” yang disampaikannya. Kritik-kritik para intelektual Jepang berulang kali menyampaikan ketidaksukaan mereka terhadap isi karya fiksi-nya yang sukses menangkap dengan penuh kemurungan segala kehampaan, kekosongan spiritual, dan kebingungan dari shinjinrui (secara harfiah berarti “Ras Generasi Baru”) generasi muda Jepang masa itu yang tidak sanggup menemukan kepuasan personal dari kehidupan era konsumerisme yang hampa dan ketiadaan hasrat untuk berkomitmen terhadap pekerjaan, generasi muda yang tidak sanggup membayangkan cara membuat perubahan, bahkan cara menunjukkan ketidakpuasan mereka tersebut. Novel-novel-nya memperingatkan pembacanya akan bahaya hidup di masa kapitalisme terkini, seperti serangan informasi yang bertubi-tubi, tidak adanya relevansi antara nilai-nilai kemanusiaan dan spriritualitas di dunia yang didominasi oleh logika tidak humanis kapitalisme postindustrial, dan hilangnya kontak dengan keberadaan manusia lain.
Masyarakat konsumer disebut Jean Braudillard dengan masyarakat kapitalis mutakhir (Jean Braudillard, 2005) dan Adorno dengan “masyarakat komoditas” (commodity society) (Ibrahim dalam Ibrahim, hal. 1997, hal. 24). Adorno mengemukakan empat aksioma penting yang menandai “masyarakat komoditas” atau ”masyarakat konsumer”. Empat aksioma tersebut adalah ; Pertama, masyarakat yang di dalamnya berlangsung produksi barang-barang, bukan terutama bagi pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia, tetapi demi profit dan keuntungan. Kedua, dalam masyarakat komoditas, muncul kecenderungan umum ke arah konsentrasi kapital yang massif dan luar biasa yang memungkinkan penyelubungan operasi pasar bebas demi keuntungan produksi massa yang dimonopoli dari barang-barang yang distandarisasi. Kecenderungan ini akan benar-benar terjadi, terutama terhadap industri komunikasi. Ketiga, hal yang lebih sulit dihadapi oleh masyarakat kontemporer adalah meningkatnya tuntutan terus menerus, sebagai kecenderungan dari kelompok yang lebih kuat untuk memelihara, melalui semua sarana yang tersedia, kondisi-kondisi relasi kekuasaan dan kekayaan yang ada dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sebenarnya mereka sebarkan sendiri. Dan keempat, karena dalam masyarakat kita kekuatan-kekuatan produksi sudah sangat maju, dan pada saat yang sama, hubungan-hubungan produksi terus membelenggu kekuatan-kekuatan produksi yang ada, hal ini membuat masyarakat komoditas “sarat dengan antagonisme” (full of antagonism). Antagonisme ini tentu saja tidak terbatas pada “wilayah ekonomi” (economic sphere) tetapi juga ke “wilayah budaya” (cultural sphere).
Proses Gaya Hidup
Dalam masyarakat komoditas atau konsumer terdapat suatu proses adopsi cara belajar menuju aktivitas konsumsi dan pengembangan suatu gaya hidup (Feathersone, 2005). Pembelajaran ini dilakukan melalui majalah, koran, buku, televisi, dan radio, yang banyak menekankan peningkatan diri, pengembangan diri, transformasi personal, bagaimana mengelola kepemilikan, hubungan dan ambisi, serta bagaimana membangun gaya hidup.
Dengan demikian, mereka yang bekerja di media, desain, mode, dan periklanan serta para ‘intelektual informasi’ yang pekerjaannya adalah memberikan pelayanan serta memproduksi, memasarkan dan menyebarkan barang-barang simbolik disebut oleh Bordieu (1984) sebagai ‘perantara budaya baru’. Dalam wacana kapitalisme, semua yang diproduksi oleh kapitalisme pada akhirnya akan didekonstruksi oleh produksi baru berikutnya, berdasarkan hukum “kemajuan” dan “kebaruan”. Dan karena dukungan media, realitas-realitas diproduksi mengikuti model-model yang ditawarkan oleh media (Piliang dalam Ibrahim, 1997, hal. 200).
Budaya konsumerisme terutama muncul setelah masa industrialisasi ketika barang-barang mulai diproduksi secara massal sehingga membutuhkan konsumen lebih luas. Media dalam hal ini menempati posisi strategis sekaligus menentukan; yaitu sebagai medium yang menjembatani produsen dengan masyarakat sebagai calon konsumen.
Masalah ini dikaji secara reflektif-akademik oleh seorang cendikiawan Prancis terkemuka, Jean Baudrillard. Secara umum, menurutnya, media berperan sebagai agen yang menyebar imaji-imaji kepada khalayak luas. Keputusan setiap orang untuk membeli atau tidak, benar-benar dipengaruhi oleh kekuatan imaji tersebut. Jadi motivasi untuk membeli tidak lagi berangkat dari dalam diri seseorang berdasarkan kebutuhannya yang riil, namun lebih karena adanya otoritas lain di luar dirinya yang “memaksa” untuk membeli. Hasrat belanja masyarakat merupakan hasil konstruksi yang disengaja. Jauh hari sebelum hari-hari besar itu, media terutama televisi telah memoles-moles dirinya untuk bersiap bergumul ke dalam kancah persaingan merebut hati para pemirsa. Berbagai program, dari mulai sinetron, kuis, sandiwara komedi, sampai musik, disediakan sebagai persembahan spesial untuk menyambut hari spesial. Semakin cantik acara yang disajikan akan semakin mengundang banyak penonton. Selanjutnya, rating-pun tinggi sehingga merangsang kalangan produsen untuk memasang iklan. Iklan merupakan proses persuasi yang sangat efektif dalam memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengonsumsi.
Bagaimana menghindar dari konsumerisme? Mengonsumsi sebenarnya merupakan kegiatan yang wajar dilakukan. Namun, dewasa ini disadari bahwa masyarakat tidak hanya mengonsumsi, tapi telah terjebak ke dalam budaya konsumerisme. Budaya ini dikatakan berbahaya karena berekses negatif terhadap lingkungan hidup, juga meluruhnya hubungan sosial dan bertahtanya kesadaran palsu di benak masyarakat. Sekarang sudah saatnya menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, bukan lagi saatnya menjadi — dalam istilah Bre Redana — mindless consumer, konsumen yang tidak berotak, pasif, dan gampang dibodohi. Mulailah mengendalikan diri dan membelanjakan uang hanya untuk barang yang benar-benar kita perlukan, jangan mudah terpengaruh dengan rayuan untuk membeli dan mulai mempertanyakan proses di balik pembuatan barang yang akan kita beli. Sebagai konsumen, kita berhak melakukannya karena kita adalah raja
Budaya Konsumer
Pilliang mengemukakan bahwa: Kebudayaan konsumer yang dikendalikan sepenuhnya oleh hukum komoditi, yang menjadikan konsumer sebagai raja; yang menghormati setinggi-tingginya nilai-nilai individu, yang memenuhi selengkap dan sebaik mungkin kebutuhan-kebutuhan, aspirasi, keinginan dan nafsu, telah memberi peluang bagi setiap orang untuk asyik dengan sendirinya (Piliang, 1999, hal. 44).
Masyarakat yang hidup dalam budaya konsumer. Ada tiga perspektif utama mengenai budaya konsumer menurut Featherstone (1991). Tiga perspektif yang dimaksud adalah ; Pertama, budaya konsumer di dasari pada premis ekspansi produksi komoditas kapitalis yang telah menyebabkan peningkatan akumulasi budaya material secara luas dalam bentuk barang-barang konsumsi dan tempat-tempat untuk pembelanjaan dan untuk konsumsi. Hal ini menyebabkan tumbuhnya aktivitas konsumsi serta menonjolnya pemanfaatan waktu luang (leisure) pada masyarakat kontemporer Barat. Kedua, perspektif budaya konsumer berdasarkan perspektif sosiologis yang lebih ketat, yaitu bahwa kepuasan seseorang yang diperoleh dari barang-barang yang dikonsumsi berkaitan dengan aksesnya yang terstruktur secara sosial. Fokus dari perspektif ini terletak pada berbagai cara orang memanfaatkan barang guna menciptakan ikatan sosial atau perbedaan sosial. Ketiga, perspektif yang berangkat dari pertanyaan mengenai kesenangan/kenikmatan emosional dari aktivitas konsumsi, impian dan hasrat yang menonjol dalam khayalan budaya konsumer, dan khususnya tempat-tempat kegiatan konsumsi yang secara beragam menimbulkan kegairahan dan kenikmatan estetis langsung terhadap tubuh.
Budaya konsumerisme (dibaca : konsumtivisme) merupakan jantung dari kapitalisme, adalah sebuah budaya yang di dalamnya berbagai bentuk dusta, halusinasi, mimpi, kesemuan, artifisialitas, pendangkalan, kemasan wujud komoditi, melalui strategi hipersemiotika dan imagologi, yang kemudian dikonstruksi secara sosial melalui komunikasi ekonomi (iklan, show, media dan sebagainya) sebagai kekuatan tanda (semiotic power) kapitalisme. Semiotika (semiotics) adalah salah satu dari ilmu yang oleh beberapa ahli/pemikir dikaitkan dengan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan, sebuah teori dusta. Jadi, ada asumsi terhadap teori dusta ini serta beberapa teori lainnya yang sejenis, yang dijadikan sebagai titik berangkat dari sebuah kecenderungan semiotika, yang kemudian disebut juga sebagai hipersemiotika (hyper-semiotics).
Umberto Eco yang menulis tentang teori semiotika ini mengatakan bahwa semiotika “…pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie).” Definisi Eco cukup mencengangkan banyak orang, secara eksplisit menjelaskan betapa sentralnya konsep dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta tampaknya menjadi prinsip utama semiotika itu sendiri. Dalam semiotika, bila segala sesuatu yang dalam terminologi semiotika disebut sebagai tanda (sign), semata alat untuk berdusta, maka setiap tanda akan selalu mengandung muatan dusta; setiap makna (meaning) adalah dusta; setiap pengguna tanda adalah para pendusta; setiap proses pertandaan (signification) adalah kedustaan.
Umberto Eco menjelaskan bahwa bila sesuatu tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan dusta, maka sebaliknya ia tidak dapat pula digunakan untuk mengungkapkan kebenaran (truth): ia pada kenyataannya tidak dapat digunakan untuk “mengungkapkan” apa-apa. Dia berpikir definisi sebagai sebuah teori kedustaan sudah sepantasnya diterima sebagai program komprehensif untuk semiotika umum. Hipersemiotika tidak sekadar teori kedustaan, melainkan teori yang berkaitan dengan relasi-relasi lainnya yang lebih kompleks antara tanda, makna dan realitas, khususnya relasi simulasi. Hipersemiotika yang berarti melampaui batas semiotika merupakan sebuah kecenderungan yang berkembang pada beberapa pemikir, khususnya pemikir semiotika yang berupaya melampaui batas oposisi biner (prinsip pertentangan di antara dua istilah berseberangan dalam strukturalisme, yang satu dianggap lebih superior dari yang lainnya: maskulin/feminin. Barat/Timur, struktur perkembangan, fisika/meta-fisika, tanda/realitas dan sebagainya.
Prinsip ini sangat sentral dalam pemikiran struktural mengenai semiotika, antara lain: perubahan dan transformasi, sifat imanensi, perbedaan, permainan bahasa, simulai, dan diskontinuitas. Dengan demikian, dunia hipersemiotika tidak dapat dipisahkan dari dunia hiperealitas yang dilukiskan oleh Baudrillard, sebuah dunia realitas yang dalam konstruksinya tidak bisa dilepaskan dari produksi dan permainan benas tanda-tanda yang melampaui (hyper-sign), sebuah tanda yang melampaui prinsip, definisi, struktur, dan fungsinya sendiri. Prinsipnya hipersemiotika sama dengan poststrukturalisme, persamaan konsep kunci yang digunakan di dalamnya, namun berbeda pada penekanannya. Karena itu, dunia hiperealitas dapat dipandang sebagai dunia perekayasaan (dalam pengertian distorsi) realitas lewat hyper-sign, sehingga tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan realitas yang direpresentasikannya.
Hiperealitas menciptakan satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian; masa lalu berbaur masa kini; fakta bersimpang siur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu - sehingga pada akhirnya membentuk kesadaran diri (self-consciousness) yang sesungguhnya adalah palsu. Dan kekuatan hipersemiotika dan hyper-sign merupakan kekuatan utama dari apa yang disebut sebagai wacana postmodernisme, seperti dalam arsitektur, desain, sastra, media, iklan, fashion, musik, film dan berbagai produk kebudayaan lain yang sangat luas.
HARTONO
10208573
3EA10
Konsumtivisme merupakan paham untuk hidup secara konsumtif, sehingga orang yang konsumtif dapat dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ketika membeli barang melainkan mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang tersebut. Oleh karena itu, arti kata konsumtif (consumtive) adalah boros atau perilaku yang boros, yang mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Dalam artian luas konsumtif adalah perilaku berkonsumsi yang boros dan berlebihan, yang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan, serta tidak ada skala prioritas atau juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang bermewah-mewah.
Sedangkan konsumerisme itu sendiri merupakan gerakan konsumen (consumer movement) yang mempertanyakan kembali dampak-dampak aktivitas pasar bagi konsumen (akhir). Dalam pengertian lebih luas, istilah konsumerisme, dapat diartikan sebagai gerakan yang memperjuangkan kedudukan yang seimbang antara konsumen, pelaku usaha dan negara dan gerakan tidak sekadar hanya melingkupi isu kehidupan sehari-hari mengenai produk harga naik atau kualitas buruk, termasuk hak asasi manusia berikut dampaknya bagi konsumer. Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia kontemporer (Peter Salim, 1996), arti konsumerisme (consumerism) adalah cara melindungi publik dengan memberitahukan kepada mereka tentang barang-barang yang berkualitas buruk, tidak aman dipakai dan sebagainya. Selain itu, arti kata ini adalah pemakaian barang dan jasa. Bila kita telesuri makna kata konsumtivisme maupun konsumerisme bukan sesuatu hal yang baru. Sebab pada dasarnya -isme yang satu ini ternyata sudah lama ada dan sejak awal telah mengakar kuat di dalam kemanusiaan kita (our humanity). Hal ini bisa kita lihat dari ekspresinya yang paling primitif hingga yang paling mutakhir di jaman modern ini. Tendensi yang ada dalam diri manusia untuk selalu tak pernah puas (never-ending-discontentment) ”mau ini-mau itu” dengan hal-hal yang telah mereka miliki, ditambah dengan dorongan kuat ambisi pribadi dan semangat kompetisi untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada tetangga sebelah membuat pola hidup konsumerisme (dibaca : konsumtivisme) semakin subur dan berkembang amat cepat saja.
Masyarakat Konsumer
Dalam ranah masyarakat konsumer hasrat direproduksi lewat ide-ide yang terbentuk lewat proses sosial. Baudrillard misalnya melihat bahwa struktur nilai yang tercipta secara diskursif menentukan kehadiran hasrat. Struktur nilai dalam realitas masyarakat konsumer ini menurutnya mengejawantah dalam kode-kode. Produksi tidak lagi menciptakan materi sebagai objek eksternal, produksi menciptakan materi sebagai kode-kode yang menstimulasi kebutuhan atau hasrat sebagai objek internal konsumsi. Dalam nalar Freudian hasrat untuk mengonsumsi secara mendasar adalah sesuatu yang bersifat instingtual. Ia berada dalam fase pertama perkembangan struktur psikis manusia: yaitu id. Pada fase id ini semua tindakan mengacu atau didasari oleh prinsip kesenangan-kesenangan yang bersifat spontan. Adalah jelas bahwa tindakan untuk mencapai kepuasan dan kesenangan spontan ini dalam fase id bersifat irasional. Mengonsumsi pada awalnya terkait dengan tindakan menggapai kepuasan secara irasional, spontan dan temporal - fase id struktur psikis manusia.
Haruki Murakami seorang penulis Jepang yang paling berhasil menangkap kombinasi unik antara konsumerisme (dibaca : konsumtivisme) yang akut sekaligus kekosongan spiritual yang telah menjadi karakteristik kehidupan masyarakat Jepang selama 25 tahun terakhir. Lahir pada tahun 1949 di Kyoto dan dibesarkan di Kobe dalam keluarga yang berlatar belakang pendidikan, Murakami muda hidup sebagaimana kaum muda Jepang lainnya yang tergila-gila dengan kebudayaan Barat. Pada akhir tahun 1970-an, ia menerbitkan beberapa novelnya, seperti Pinball 1973 dan Norwegian Wood. Tokoh-tokoh utama dalam novel-novel tersebut secara gamblang digambarkan mengarungi kehidupan tanpa tujuan dalam tatanan masyarakat Jepang baru seusai Perang Dunia II, setara dengan kehidupan Holden Caulfield. Disajikan dalam gaya liris (walaupun kerap tidak berdampak apapun), cerita dalam novel-novel-nya menyorot kehidupan orang Jepang secara obsesif: seks bebas; musik, film, dan budaya pop Barat lainnya sebagai kiblat; dan kerap hanyut dalam nostalgia. Ia menjadi sasaran serangan para intelektual Jepang dengan cara dan dengan alasan yang hampir sama seperti yang dialami Brett Ellis dan Jay McInerney di Amerika selama tahun 1980-an. Para intelektual Jepang menyalahkan Murakami atas “pesan” yang disampaikannya. Kritik-kritik para intelektual Jepang berulang kali menyampaikan ketidaksukaan mereka terhadap isi karya fiksi-nya yang sukses menangkap dengan penuh kemurungan segala kehampaan, kekosongan spiritual, dan kebingungan dari shinjinrui (secara harfiah berarti “Ras Generasi Baru”) generasi muda Jepang masa itu yang tidak sanggup menemukan kepuasan personal dari kehidupan era konsumerisme yang hampa dan ketiadaan hasrat untuk berkomitmen terhadap pekerjaan, generasi muda yang tidak sanggup membayangkan cara membuat perubahan, bahkan cara menunjukkan ketidakpuasan mereka tersebut. Novel-novel-nya memperingatkan pembacanya akan bahaya hidup di masa kapitalisme terkini, seperti serangan informasi yang bertubi-tubi, tidak adanya relevansi antara nilai-nilai kemanusiaan dan spriritualitas di dunia yang didominasi oleh logika tidak humanis kapitalisme postindustrial, dan hilangnya kontak dengan keberadaan manusia lain.
Masyarakat konsumer disebut Jean Braudillard dengan masyarakat kapitalis mutakhir (Jean Braudillard, 2005) dan Adorno dengan “masyarakat komoditas” (commodity society) (Ibrahim dalam Ibrahim, hal. 1997, hal. 24). Adorno mengemukakan empat aksioma penting yang menandai “masyarakat komoditas” atau ”masyarakat konsumer”. Empat aksioma tersebut adalah ; Pertama, masyarakat yang di dalamnya berlangsung produksi barang-barang, bukan terutama bagi pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia, tetapi demi profit dan keuntungan. Kedua, dalam masyarakat komoditas, muncul kecenderungan umum ke arah konsentrasi kapital yang massif dan luar biasa yang memungkinkan penyelubungan operasi pasar bebas demi keuntungan produksi massa yang dimonopoli dari barang-barang yang distandarisasi. Kecenderungan ini akan benar-benar terjadi, terutama terhadap industri komunikasi. Ketiga, hal yang lebih sulit dihadapi oleh masyarakat kontemporer adalah meningkatnya tuntutan terus menerus, sebagai kecenderungan dari kelompok yang lebih kuat untuk memelihara, melalui semua sarana yang tersedia, kondisi-kondisi relasi kekuasaan dan kekayaan yang ada dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sebenarnya mereka sebarkan sendiri. Dan keempat, karena dalam masyarakat kita kekuatan-kekuatan produksi sudah sangat maju, dan pada saat yang sama, hubungan-hubungan produksi terus membelenggu kekuatan-kekuatan produksi yang ada, hal ini membuat masyarakat komoditas “sarat dengan antagonisme” (full of antagonism). Antagonisme ini tentu saja tidak terbatas pada “wilayah ekonomi” (economic sphere) tetapi juga ke “wilayah budaya” (cultural sphere).
Proses Gaya Hidup
Dalam masyarakat komoditas atau konsumer terdapat suatu proses adopsi cara belajar menuju aktivitas konsumsi dan pengembangan suatu gaya hidup (Feathersone, 2005). Pembelajaran ini dilakukan melalui majalah, koran, buku, televisi, dan radio, yang banyak menekankan peningkatan diri, pengembangan diri, transformasi personal, bagaimana mengelola kepemilikan, hubungan dan ambisi, serta bagaimana membangun gaya hidup.
Dengan demikian, mereka yang bekerja di media, desain, mode, dan periklanan serta para ‘intelektual informasi’ yang pekerjaannya adalah memberikan pelayanan serta memproduksi, memasarkan dan menyebarkan barang-barang simbolik disebut oleh Bordieu (1984) sebagai ‘perantara budaya baru’. Dalam wacana kapitalisme, semua yang diproduksi oleh kapitalisme pada akhirnya akan didekonstruksi oleh produksi baru berikutnya, berdasarkan hukum “kemajuan” dan “kebaruan”. Dan karena dukungan media, realitas-realitas diproduksi mengikuti model-model yang ditawarkan oleh media (Piliang dalam Ibrahim, 1997, hal. 200).
Budaya konsumerisme terutama muncul setelah masa industrialisasi ketika barang-barang mulai diproduksi secara massal sehingga membutuhkan konsumen lebih luas. Media dalam hal ini menempati posisi strategis sekaligus menentukan; yaitu sebagai medium yang menjembatani produsen dengan masyarakat sebagai calon konsumen.
Masalah ini dikaji secara reflektif-akademik oleh seorang cendikiawan Prancis terkemuka, Jean Baudrillard. Secara umum, menurutnya, media berperan sebagai agen yang menyebar imaji-imaji kepada khalayak luas. Keputusan setiap orang untuk membeli atau tidak, benar-benar dipengaruhi oleh kekuatan imaji tersebut. Jadi motivasi untuk membeli tidak lagi berangkat dari dalam diri seseorang berdasarkan kebutuhannya yang riil, namun lebih karena adanya otoritas lain di luar dirinya yang “memaksa” untuk membeli. Hasrat belanja masyarakat merupakan hasil konstruksi yang disengaja. Jauh hari sebelum hari-hari besar itu, media terutama televisi telah memoles-moles dirinya untuk bersiap bergumul ke dalam kancah persaingan merebut hati para pemirsa. Berbagai program, dari mulai sinetron, kuis, sandiwara komedi, sampai musik, disediakan sebagai persembahan spesial untuk menyambut hari spesial. Semakin cantik acara yang disajikan akan semakin mengundang banyak penonton. Selanjutnya, rating-pun tinggi sehingga merangsang kalangan produsen untuk memasang iklan. Iklan merupakan proses persuasi yang sangat efektif dalam memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengonsumsi.
Bagaimana menghindar dari konsumerisme? Mengonsumsi sebenarnya merupakan kegiatan yang wajar dilakukan. Namun, dewasa ini disadari bahwa masyarakat tidak hanya mengonsumsi, tapi telah terjebak ke dalam budaya konsumerisme. Budaya ini dikatakan berbahaya karena berekses negatif terhadap lingkungan hidup, juga meluruhnya hubungan sosial dan bertahtanya kesadaran palsu di benak masyarakat. Sekarang sudah saatnya menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, bukan lagi saatnya menjadi — dalam istilah Bre Redana — mindless consumer, konsumen yang tidak berotak, pasif, dan gampang dibodohi. Mulailah mengendalikan diri dan membelanjakan uang hanya untuk barang yang benar-benar kita perlukan, jangan mudah terpengaruh dengan rayuan untuk membeli dan mulai mempertanyakan proses di balik pembuatan barang yang akan kita beli. Sebagai konsumen, kita berhak melakukannya karena kita adalah raja
Budaya Konsumer
Pilliang mengemukakan bahwa: Kebudayaan konsumer yang dikendalikan sepenuhnya oleh hukum komoditi, yang menjadikan konsumer sebagai raja; yang menghormati setinggi-tingginya nilai-nilai individu, yang memenuhi selengkap dan sebaik mungkin kebutuhan-kebutuhan, aspirasi, keinginan dan nafsu, telah memberi peluang bagi setiap orang untuk asyik dengan sendirinya (Piliang, 1999, hal. 44).
Masyarakat yang hidup dalam budaya konsumer. Ada tiga perspektif utama mengenai budaya konsumer menurut Featherstone (1991). Tiga perspektif yang dimaksud adalah ; Pertama, budaya konsumer di dasari pada premis ekspansi produksi komoditas kapitalis yang telah menyebabkan peningkatan akumulasi budaya material secara luas dalam bentuk barang-barang konsumsi dan tempat-tempat untuk pembelanjaan dan untuk konsumsi. Hal ini menyebabkan tumbuhnya aktivitas konsumsi serta menonjolnya pemanfaatan waktu luang (leisure) pada masyarakat kontemporer Barat. Kedua, perspektif budaya konsumer berdasarkan perspektif sosiologis yang lebih ketat, yaitu bahwa kepuasan seseorang yang diperoleh dari barang-barang yang dikonsumsi berkaitan dengan aksesnya yang terstruktur secara sosial. Fokus dari perspektif ini terletak pada berbagai cara orang memanfaatkan barang guna menciptakan ikatan sosial atau perbedaan sosial. Ketiga, perspektif yang berangkat dari pertanyaan mengenai kesenangan/kenikmatan emosional dari aktivitas konsumsi, impian dan hasrat yang menonjol dalam khayalan budaya konsumer, dan khususnya tempat-tempat kegiatan konsumsi yang secara beragam menimbulkan kegairahan dan kenikmatan estetis langsung terhadap tubuh.
Budaya konsumerisme (dibaca : konsumtivisme) merupakan jantung dari kapitalisme, adalah sebuah budaya yang di dalamnya berbagai bentuk dusta, halusinasi, mimpi, kesemuan, artifisialitas, pendangkalan, kemasan wujud komoditi, melalui strategi hipersemiotika dan imagologi, yang kemudian dikonstruksi secara sosial melalui komunikasi ekonomi (iklan, show, media dan sebagainya) sebagai kekuatan tanda (semiotic power) kapitalisme. Semiotika (semiotics) adalah salah satu dari ilmu yang oleh beberapa ahli/pemikir dikaitkan dengan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan, sebuah teori dusta. Jadi, ada asumsi terhadap teori dusta ini serta beberapa teori lainnya yang sejenis, yang dijadikan sebagai titik berangkat dari sebuah kecenderungan semiotika, yang kemudian disebut juga sebagai hipersemiotika (hyper-semiotics).
Umberto Eco yang menulis tentang teori semiotika ini mengatakan bahwa semiotika “…pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta (lie).” Definisi Eco cukup mencengangkan banyak orang, secara eksplisit menjelaskan betapa sentralnya konsep dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta tampaknya menjadi prinsip utama semiotika itu sendiri. Dalam semiotika, bila segala sesuatu yang dalam terminologi semiotika disebut sebagai tanda (sign), semata alat untuk berdusta, maka setiap tanda akan selalu mengandung muatan dusta; setiap makna (meaning) adalah dusta; setiap pengguna tanda adalah para pendusta; setiap proses pertandaan (signification) adalah kedustaan.
Umberto Eco menjelaskan bahwa bila sesuatu tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan dusta, maka sebaliknya ia tidak dapat pula digunakan untuk mengungkapkan kebenaran (truth): ia pada kenyataannya tidak dapat digunakan untuk “mengungkapkan” apa-apa. Dia berpikir definisi sebagai sebuah teori kedustaan sudah sepantasnya diterima sebagai program komprehensif untuk semiotika umum. Hipersemiotika tidak sekadar teori kedustaan, melainkan teori yang berkaitan dengan relasi-relasi lainnya yang lebih kompleks antara tanda, makna dan realitas, khususnya relasi simulasi. Hipersemiotika yang berarti melampaui batas semiotika merupakan sebuah kecenderungan yang berkembang pada beberapa pemikir, khususnya pemikir semiotika yang berupaya melampaui batas oposisi biner (prinsip pertentangan di antara dua istilah berseberangan dalam strukturalisme, yang satu dianggap lebih superior dari yang lainnya: maskulin/feminin. Barat/Timur, struktur perkembangan, fisika/meta-fisika, tanda/realitas dan sebagainya.
Prinsip ini sangat sentral dalam pemikiran struktural mengenai semiotika, antara lain: perubahan dan transformasi, sifat imanensi, perbedaan, permainan bahasa, simulai, dan diskontinuitas. Dengan demikian, dunia hipersemiotika tidak dapat dipisahkan dari dunia hiperealitas yang dilukiskan oleh Baudrillard, sebuah dunia realitas yang dalam konstruksinya tidak bisa dilepaskan dari produksi dan permainan benas tanda-tanda yang melampaui (hyper-sign), sebuah tanda yang melampaui prinsip, definisi, struktur, dan fungsinya sendiri. Prinsipnya hipersemiotika sama dengan poststrukturalisme, persamaan konsep kunci yang digunakan di dalamnya, namun berbeda pada penekanannya. Karena itu, dunia hiperealitas dapat dipandang sebagai dunia perekayasaan (dalam pengertian distorsi) realitas lewat hyper-sign, sehingga tanda-tanda tersebut kehilangan kontak dengan realitas yang direpresentasikannya.
Hiperealitas menciptakan satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian; masa lalu berbaur masa kini; fakta bersimpang siur dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta bersenyawa dengan kebenaran. Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti itu - sehingga pada akhirnya membentuk kesadaran diri (self-consciousness) yang sesungguhnya adalah palsu. Dan kekuatan hipersemiotika dan hyper-sign merupakan kekuatan utama dari apa yang disebut sebagai wacana postmodernisme, seperti dalam arsitektur, desain, sastra, media, iklan, fashion, musik, film dan berbagai produk kebudayaan lain yang sangat luas.
HARTONO
10208573
3EA10
Selasa, 28 September 2010
Kinerja UKM yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga
Pendahuluan
Kebijakan moneter yang di kendalikan oleh pemerintah melalui tingkat suku bunga perbankan, merupakan suatu hanbatan bagi dunia usaha apabila tingkat suku bunga tidak dapat dikendalikan. Apabila otoritas bank sentral sebagai pengemban fungsi moneter mengeluarkan kebijakan konstraksi moneter akan menyebabkan naiknya suku bunga perbankan dan sebaliknya kebijakan ekspansi moneter menurunkan suku bunga perbankan. Sejarah perbankan Indonesia terlihat dari perjalanan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Ketika era pemerintahan Orde Baru (Orba), otoritas moneter dibawah kendali langsung presiden, sehingga kebijakan moneter dapat menjadi instrumen presiden untuk kepentingan pembiayaan dunia usaha sesuai dengan keinginannnya Sampai akhir tahun 1970-an, sistem moneter Indonesia adalah fully under-controlled dengan rezim fixed interest rate. Kebijakan moneter belum mampu mempengaruhi pasar uang agar tingkat suku bunga komersil rendah. Oleh karena itu, suku bunga merupakan faktor penghambat akses UMKM terhadap perbankan dan sistem perbankan sekarang kurang tepat sebagai sumber pembiayaan UMKM. Agar aksesibilitas UMKM semakin tinggi terhadap lembaga perbankan maka sebaiknya perlu ada lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan.
Sejarah perbankan Indonesia terlihat dari perjalanan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Ketika era pemerintahan Orde Baru (Orba), otoritas moneter dibawah kendali langsung presiden, sehingga kebijakan moneter dapat menjadi instrumen presiden untuk kepentingan pembiayaan dunia usaha sesuai dengan keinginannnya. Sampai akhir tahun 1970-an, sistem moneter Indonesia adalah fully under-controlled dengan rezim fixed interest rate. Pembiayaan dunia usaha, usaha skala besar (milik pemerintah dan swasta) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mudah dapat diterapkan melalui perbankan dengan berbagai fasilitas moneter. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit UMKM, seperti Bimas dan KUT, berjalan dengan suku bunga yang rendah adalah bentuk implementasi kebijakan moneter pemerintah pada waktu itu yang pada umumnya disambut baik oleh berbagai kalangan.
Tujuan Penelitian
Suku bunga masih menjadi penghambat utama UMKM dalam mengakses dana perbankan karena tingkatnya masih sangat tinggi. Tulisan ini mengemukakan bagaimana kredit perbankan masih menjadi penghambat pengembangan UMKM dengan melihat fluktuasi bulanan sukubunga tersebut dengan mencoba menggunakan analisis data berseri berdasarkan tingkat suku bunga aktual dan trend.
Kerangka Pemikiran
Suku bunga adalah harga uang, dan secara langsung mempengaruhi investasi (langsung dan portofolio), tabungan, kredit dan risiko, serta aliran modal. Semakin tinggi suku bunga semakin rendah investasi, dan sebaliknya. Dalam dimensi ekonomi makro, pengelolaan suku bunga merupakan tugas utama dari Bank Sentral Indonesia dengan menggunakan kebijakan moneter dan juga instrumen untuk pengendalian inflasi dan nilai tukar. Porsi kredit perbankan untuk UMKM masih sangat rendah dibandingkan perusahaan skala besar yang menunjukkan aksessibilitas UMKM terhadap perbankan masih rendah. Tingkat suku bunga perbankan Indonesia selama ini masih sangat tinggi sementara lembaga perbankan berstatus bank komersial yang mengikuti pergerakan pasar. Kebijakan moneter belum mampu mempengaruhi pasar uang agar tingkat suku bunga komersil rendah. Oleh karena itu, suku bunga merupakan faktor penghambat akses UMKM terhadap perbankan dan sistem perbankan sekarang kurang tepat sebagai sumber pembiayaan UMKM. Agar aksesibilitas UMKM semakin tinggi terhadap lembaga perbankan maka sebaiknya perlu ada lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan UMKM.
Kebijakan moneter yang di kendalikan oleh pemerintah melalui tingkat suku bunga perbankan, merupakan suatu hanbatan bagi dunia usaha apabila tingkat suku bunga tidak dapat dikendalikan. Apabila otoritas bank sentral sebagai pengemban fungsi moneter mengeluarkan kebijakan konstraksi moneter akan menyebabkan naiknya suku bunga perbankan dan sebaliknya kebijakan ekspansi moneter menurunkan suku bunga perbankan. Sejarah perbankan Indonesia terlihat dari perjalanan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Ketika era pemerintahan Orde Baru (Orba), otoritas moneter dibawah kendali langsung presiden, sehingga kebijakan moneter dapat menjadi instrumen presiden untuk kepentingan pembiayaan dunia usaha sesuai dengan keinginannnya Sampai akhir tahun 1970-an, sistem moneter Indonesia adalah fully under-controlled dengan rezim fixed interest rate. Kebijakan moneter belum mampu mempengaruhi pasar uang agar tingkat suku bunga komersil rendah. Oleh karena itu, suku bunga merupakan faktor penghambat akses UMKM terhadap perbankan dan sistem perbankan sekarang kurang tepat sebagai sumber pembiayaan UMKM. Agar aksesibilitas UMKM semakin tinggi terhadap lembaga perbankan maka sebaiknya perlu ada lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan.
Sejarah perbankan Indonesia terlihat dari perjalanan sistem politik dan ekonomi Indonesia. Ketika era pemerintahan Orde Baru (Orba), otoritas moneter dibawah kendali langsung presiden, sehingga kebijakan moneter dapat menjadi instrumen presiden untuk kepentingan pembiayaan dunia usaha sesuai dengan keinginannnya. Sampai akhir tahun 1970-an, sistem moneter Indonesia adalah fully under-controlled dengan rezim fixed interest rate. Pembiayaan dunia usaha, usaha skala besar (milik pemerintah dan swasta) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mudah dapat diterapkan melalui perbankan dengan berbagai fasilitas moneter. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit UMKM, seperti Bimas dan KUT, berjalan dengan suku bunga yang rendah adalah bentuk implementasi kebijakan moneter pemerintah pada waktu itu yang pada umumnya disambut baik oleh berbagai kalangan.
Tujuan Penelitian
Suku bunga masih menjadi penghambat utama UMKM dalam mengakses dana perbankan karena tingkatnya masih sangat tinggi. Tulisan ini mengemukakan bagaimana kredit perbankan masih menjadi penghambat pengembangan UMKM dengan melihat fluktuasi bulanan sukubunga tersebut dengan mencoba menggunakan analisis data berseri berdasarkan tingkat suku bunga aktual dan trend.
Kerangka Pemikiran
Suku bunga adalah harga uang, dan secara langsung mempengaruhi investasi (langsung dan portofolio), tabungan, kredit dan risiko, serta aliran modal. Semakin tinggi suku bunga semakin rendah investasi, dan sebaliknya. Dalam dimensi ekonomi makro, pengelolaan suku bunga merupakan tugas utama dari Bank Sentral Indonesia dengan menggunakan kebijakan moneter dan juga instrumen untuk pengendalian inflasi dan nilai tukar. Porsi kredit perbankan untuk UMKM masih sangat rendah dibandingkan perusahaan skala besar yang menunjukkan aksessibilitas UMKM terhadap perbankan masih rendah. Tingkat suku bunga perbankan Indonesia selama ini masih sangat tinggi sementara lembaga perbankan berstatus bank komersial yang mengikuti pergerakan pasar. Kebijakan moneter belum mampu mempengaruhi pasar uang agar tingkat suku bunga komersil rendah. Oleh karena itu, suku bunga merupakan faktor penghambat akses UMKM terhadap perbankan dan sistem perbankan sekarang kurang tepat sebagai sumber pembiayaan UMKM. Agar aksesibilitas UMKM semakin tinggi terhadap lembaga perbankan maka sebaiknya perlu ada lembaga perbankan khusus untuk pembiayaan UMKM.
Langganan:
Postingan (Atom)